Bangka Barat- Mengungkap ironi yang terjadi di RT 02 Desa Pangkal Beras, Bangka Barat, di mana praktik penambangan ilegal timah merajalela dan negara seolah tak berdaya. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperdalam:
1. Deskripsi Lokasi dan Aktivitas Ilegal:
- Gambaran Visual yang Kuat: Penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan kondisi fisik lokasi penambangan ilegal. Penggunaan metafora seperti "selang-selang besar tergeletak seperti usus yang baru dicabut dari perut bumi" memberikan kesan yang mendalam tentang eksploitasi lingkungan.
- Kontras dengan Legalitas: Penulis menekankan bahwa lokasi tersebut bukanlah smelter resmi, bukan bagian dari IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang terdaftar, namun aktivitasnya menyerupai pengolahan mineral strategis nasional. Ini menyoroti betapa dekatnya operasi ilegal ini dengan standar industri resmi, namun tanpa pengawasan dan legalitas yang jelas.
2. Sosok "Big Bos" dan Kekuatan Informal:
- Nama yang Beredar: Nama "Mardin" sebagai "big bos" yang beredar dari mulut ke mulut menunjukkan adanya kekuatan informal yang lebih dominan daripada negara di lapangan. Ini mengindikasikan adanya jaringan yang terorganisir dengan baik di luar sistem hukum formal.
- Gosip vs. Realitas: Penulis menekankan bahwa "gosip warga" seringkali lebih cepat menemukan pelaku daripada berita nasional atau tindakan hukum. Ini mengkritik lambatnya respons negara terhadap masalah yang sudah diketahui oleh masyarakat setempat.
3. Ketidakberdayaan Hukum dan Negara:
- Pasal UU Minerba sebagai "Bait Puisi": Penulis secara sinis menggambarkan Pasal 158 UU Minerba No.3/2020 sebagai "bait puisi yang dipajang di dinding," yang indah dibaca namun tidak memberikan efek nyata. Ini adalah kritik tajam terhadap penegakan hukum yang lemah.
- Negara sebagai Dekorasi: Wawancara dengan warga seperti SR menggambarkan bagaimana negara hanya hadir sebagai "dekorasi teks," bukan sebagai subjek daulat yang melindungi rakyat dan lingkungan.
4. Dampak Lingkungan dan Ekonomi Lokal:
- Kerusakan Lingkungan: Keluhan NN tentang air sumur yang semakin keruh dan lumpur yang semakin pekat menyoroti dampak langsung penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kualitas hidup warga.
- Ketidakadilan Ekonomi: Sindiran AL tentang "yang ilegal hidupnya mewah, yang bayar pajak tetap jual kopi" menggambarkan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha legal yang taat pajak.
5. Kedaulatan Uang vs. Kedaulatan Negara:
- UU Minerba sebagai Teks: HS dengan tegas menyatakan bahwa "UU Minerba itu teks. Di lapangan yang berdaulat itu uang." Ini adalah inti dari masalah ini: kekuatan uang dan jaringan informal telah mengalahkan supremasi hukum dan kedaulatan negara.
- Miniatur Nasib Negeri Tambang: Pangkal Beras dijadikan contoh bagaimana hukum hanya menjadi teks, birokrasi menjadi pertunjukan, dan pelaku informal menjadi raja. Ini adalah kritik terhadap tata kelola pertambangan secara nasional.
6. Hilirisasi Gelap yang Lebih Efisien:
- Ironi Hilirisasi: Penulis menyoroti ironi bahwa hilirisasi gelap justru berjalan lebih efisien daripada hilirisasi resmi yang seringkali hanya menjadi pidato kementerian. Ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam implementasi kebijakan hilirisasi yang seharusnya memberikan nilai tambah bagi negara.
7. Pertanyaan Kritis dan Tantangan bagi Negara:
- Kedaulatan yang Disubkontrakkan: Pertanyaan apakah negara masih berdaulat atas timah atau kedaulatan itu sudah disubkontrakkan kepada para "big bos kampung" adalah tantangan besar bagi negara. Ini menyoroti hilangnya kontrol negara atas sumber daya alam.
- Pilihan Tindakan: Penulis menutup dengan pertanyaan apakah negara akan memilih masuk, menyisir, memeriksa, menggeledah, atau sekali lagi memilih menjadi ilustrasi saja. Ini adalah panggilan tindakan yang mendesak bagi negara untuk membuktikan kedaulatannya.
Kesimpulan:
Berita ini bukan hanya sekadar laporan tentang penambangan ilegal, tetapi juga kritik mendalam terhadap tata kelola pertambangan, penegakan hukum, dan kedaulatan negara. Penulis berhasil menggambarkan realitas yang pahit di Pangkal Beras, di mana uang dan kekuatan informal telah mengalahkan hukum dan kepentingan negara. Ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk memulihkan kedaulatan dan melindungi lingkungan serta masyarakat setempat.
Tags
Berita
