Investigasi Konflik Sawit di Bangka Barat: Kemis, Budi, Komarudin, Agus, Yudi, Reza, Joy, Aldi dan Belva
MENTOK, BANGKA BARAT — Di atas kertas, perkebunan kelapa sawit PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) adalah simbol investasi, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di Bangka Barat. Namun di lapangan, cerita yang tumbuh justru berbeda terdiri dari konflik sosial, ketimpangan ekonomi dan kegelisahan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hamparan HGU sawit, tetapi merasa kian terpinggirkan.
Sepanjang 2025, konflik antara masyarakat sekitar perkebunan, pemerintah daerah dan PT GSBL berulang kali mencuat ke ruang publik mulai dari aksi warga, rapat dengar pendapat DPRD, hingga laporan resmi pemerintah dan lembaga negara. Laporan ini menelusuri konflik tersebut secara mendalam membandingkan pernyataan resmi dengan realitas warga, membaca data institusi negara dan menggali makna di balik angka-angka.
Bagi masyarakat desa di sekitar HGU PT GSBL, persoalan utama bukan semata keberadaan perusahaan, melainkan akses terhadap sumber penghidupan. Banyak warga mengaku sulit terserap sebagai tenaga kerja tetap, sementara aktivitas ekonomi alternatif termasuk penambangan rakyat dilarang karena berada di kawasan HGU.
ANTARA News Bangka Belitung mencatat keluhan warga yang terpaksa merambah kebun sawit karena tidak memiliki pilihan ekonomi lain.
“Kami hidup di sekitar kebun sawit, tapi tidak punya pekerjaan tetap. Menambang dilarang, bekerja di kebun pun sulit,” ujar seorang warga Desa Ibul, dikutip ANTARA pada 2025.
Pernyataan ini menjadi potret nyata konflik struktural ketika ruang hidup menyempit, tetapi akses ekonomi tidak dibuka secara adil.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyatakan telah berupaya memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat. Salah satunya melalui Program Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) bersama PT GSBL di Desa Belo Laut, dengan luasan sekitar 32 hektare.
Dalam rilis resmi Pemkab Bangka Barat Februari 2025 disebutkan bahwa kolaborasi ini bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah warga penerima manfaat, skema kepemilikan kebun, serta mekanisme pengawasan jangka panjang.
Di titik ini, kebijakan pemerintah tampak berhenti pada level program belum menyentuh akar ketimpangan yang dirasakan masyarakat luas di sekitar HGU.
Berbeda dengan eksekutif, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tampil lebih vokal dalam sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) sepanjang 2025. DPRD menjadi mediator konflik antara PT GSBL dan karyawan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat terkait plasma, CSR dan ketenagakerjaan.
Dalam RDP Oktober 2025, DPRD menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh hanya menikmati HGU tanpa memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi.
“Perusahaan sawit wajib menjalankan plasma dan melindungi pekerja. Jika tidak, negara harus hadir,” demikian pernyataan pimpinan DPRD Babel yang dipublikasikan di situs resmi DPRD.
Meski demikian, langkah DPRD cenderung bersifat reaktif hadir setelah konflik membesar, bukan mencegah sejak awal.
Kunjungan Bea Cukai Pangkalpinang ke PT GSBL pada 2025 mengungkap bahwa sekitar 75 persen produksi berasal dari kebun perusahaan, sementara 25 persen berasal dari petani. Data ini menunjukkan dominasi korporasi dalam rantai produksi.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat pembayaran klaim hingga Rp 3 miliar untuk pekerja PT GSBL sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan adanya perlindungan formal, tetapi sekaligus membuka pertanyaan berapa banyak pekerja lokal yang terlibat, dengan status kerja apa, dan seberapa berkelanjutan sistem ketenagakerjaannya?
Data negara hadir, tetapi tidak sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan perbandingan pernyataan pemerintah, DPRD, masyarakat, serta data institusi negara, laporan ini mengajukan hipotesis utama.
Konflik PT GSBL bukan konflik investasi versus warga, melainkan konflik ketimpangan akses ekonomi akibat tata kelola HGU yang tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat.
Ketika HGU dikelola eksklusif, plasma tidak terukur dan CSR tidak transparan, maka sawit berubah dari sumber kesejahteraan menjadi sumber konflik. Dalam situasi seperti ini, kriminalisasi ekonomi informal warga justru memperdalam luka sosial.
Di balik dokumen dan rapat resmi, ada kisah manusia. Seorang ibu rumah tangga di desa sekitar kebun sawit berkata pelan:
“Anak-anak kami tumbuh melihat sawit, tapi masa depan mereka tidak jelas. Kami hanya ingin hidup layak di tanah sendiri.”
Kalimat sederhana itu merangkum kegelisahan banyak keluarga yang hidup di sekitar HGU.
Secara hukum dan etika publik:
HGU bukan hak absolut, melainkan hak guna yang wajib memberi manfaat sosial.
Plasma minimal 20 persen harus nyata, bukan administratif.
CSR bukan amal, melainkan kewajiban moral dan hukum.
Negara wajib melindungi warga, bukan hanya investasi.
Tanpa prinsip ini, konflik sawit akan terus berulang di Bangka Barat dan daerah lain.
Kasus PT GSBL di Bangka Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketegangan berkepanjangan. Pemerintah telah berbicara, DPRD telah memediasi, data telah dipublikasikan kini yang ditunggu masyarakat adalah keberanian negara menata ulang relasi kuasa antara modal dan rakyat.
Daftar Literatur:
Pemkab Bangka Barat: Kolaborasi FPKM PT GSBL
https://bangkabaratkab.go.id/detail/pemerintah-kolaborasi-dengan-pt-gsbl-buka-kebun-sawit-di-dusun-ibul-lume
ANTARA News Bangka Belitung: Warga Rambah Sawit GSBL
https://babel.antaranews.com/berita/2866/warga-ibul-terpaksa-rambah-perkebunan-kelapa-sawit-gsbl
DPRD Provinsi Kep. Babel: Mediasi Konflik PT GSBL
https://dprd.babelprov.go.id/content/dprd-babel-jadi-penengah-polemik-pt-gsbl-dan-karyawan-akhirnya-temukan-titik-terang
Babelpos.id: BPJS Ketenagakerjaan PT GSBL
https://babelpos.disway.id/bangka-barat/read/673319/bpjs-ketenagakerjaan-pangkalpinang-berikan-santunan-klaim-rp3-miliar-ke-tenaga-kerja-pt-gsbl
Bea Cukai Pangkalpinang: Kunjungan Industri PT GSBL
https://pangkalpinang.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pangkalpinang-kunjungi-pt-gunung-sawit-bina-lestari-dalam-rangka-customs-visit-customer
Palmoil Magazine: Program FPKM Bangka Barat
https://www.palmoilmagazine.com/smallholders/2025/03/13/west-bangka-regency-and-palm-oil-company-launch-fpkm-program-to-empower-farmers/
Transparency International Indonesia: Laporan Sektor SDA 2025
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Transparansi-dan-Potensi-Korupsi-Sektor-Kehutanan.pdf
Tags
Berita
