Tempilang, Bangka Barat – Di bawah sengatan mentari Tempilang, antrean kendaraan mengular di SPBU 24.333.161. Deru mesin terdengar pilu, mengiringi cerita getir kelangkaan Pertalite dan Pertamax yang melanda beberapa hari terakhir. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada mobilitas—nelayan, petani, pedagang—kabar ini bagai petir di siang bolong.
Kelangkaan BBM bukan isapan jempol belaka. Wakil Bupati Bangka Barat bersama Camat Tempilang, Kapolsek, dan Danramil 0431-03 Klp/Tpl turun langsung meninjau pada Selasa (11/11/2025), bertepatan dengan pembukaan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional. Ironis, di tengah perayaan ilmu, masyarakat kembali bergulat dengan masalah klasik: distribusi dan kekuasaan.
"Satu hari saja BBM kosong, dampaknya luas. Aturlah agar kelangkaan tak terjadi," tegas Wakil Bupati, H. Yusderahaman. Arahan sederhana ini menyiratkan kegelisahan mendalam. Kelangkaan di daerah terpencil kerap memicu praktik penimbunan, distribusi ilegal, dan jual-beli kuota.
Santoso, Supervisor Lapangan SPBU Tempilang, membantah adanya kelangkaan. "Sebenarnya tidak ada kelangkaan. Hanya saja, hari Minggu tidak ada pengiriman dari Pertamina, sehingga Senin stok menipis atau habis." Ia menjelaskan bahwa pengiriman padat di Jumat-Sabtu, lalu terhenti di Minggu, menciptakan efek domino.
Namun, penjelasan ini tak sepenuhnya meyakinkan warga. "Kenapa tiap Minggu alasannya pengiriman? Apa Pertamina juga libur?" tanya seorang sopir angkutan.
Menurut Santoso, jadwal pengiriman BBM ke SPBU Tempilang adalah sebagai berikut:
- Senin: Pertamax 16 ton
- Selasa: Pertamax 8 ton
- Rabu: Pertamax 16 ton, Pertalite 8 ton
- Kamis: Pertamax 8 ton, Pertalite 8 ton (rencana 16 ton)
- Jumat: Pertalite 16 ton
- Sabtu: Pertalite 16 ton, solar 8 ton
- Minggu: Tidak ada pengiriman
Sistem ini tampak rapi di atas kertas, namun celah selalu ada. Perbedaan antara tonase tercatat dan realisasi di lapangan membuka ruang bagi praktik ilegal. Istilah "BBM siluman" bukan lagi rahasia. Sebagian liter "menghilang" sebelum sampai ke konsumen. Praktik "bagi jatah" juga marak terjadi.
Namun, Santoso menegaskan bahwa manajemen SPBU berkomitmen menjalankan arahan pemerintah dan telah mengusulkan penambahan kuota Pertalite ke Pertamina.
Wakil Bupati meminta pengelola SPBU dan aparat memperketat pengawasan. Namun, di Tempilang, kata "pengawasan" sering kali menguap. Setiap kekosongan selalu menguntungkan segelintir orang. Harga eceran melonjak, sementara mereka yang punya koneksi bisa "memesan duluan".
Fenomena Tempilang adalah bagian dari kisah panjang mafia bahan bakar di Indonesia. Dalam skema distribusi, selalu ada celah bagi tangan-tangan tak terlihat. Setiap liter yang hilang adalah laba tambahan, dan setiap kekosongan adalah alasan untuk menimbun.
Langkah pemerintah daerah patut diapresiasi, namun tanpa digitalisasi data dan transparansi distribusi, peninjauan hanya menjadi simbol moral. Masyarakat Tempilang tahu siapa yang diuntungkan saat Pertalite langka, namun memilih diam karena takut. Mereka mengeluh dalam antrean, membayar lebih, dan berharap truk tangki datang lebih cepat.
Untuk memberantas mafia BBM, langkah konkret berikut perlu dilakukan:
- Digitalisasi Stok dan Distribusi: SPBU membuka data tonase daring.
- Audit Distribusi Independen: Libatkan lembaga eksternal atau konsumen.
- Sanksi Tegas dan Publikasi Terbuka: Umumkan SPBU yang melanggar aturan.
- Edukasi dan Sistem Lapor Cepat: Sediakan saluran pelaporan yang aman bagi warga.
- Evaluasi Jadwal Distribusi Pertamina: Tidak boleh ada hari tanpa suplai.
Langkah-langkah ini adalah soal moral publik, tentang hak warga untuk membeli BBM dengan harga yang wajar.
Sore itu, antrean di SPBU mulai mencair. Santoso menutup percakapan dengan nada ringan: "Sekarang sudah normal kembali, hanya keterlambatan pengiriman saja."
Di sisi lain pagar, seorang warga bergumam lirih: "Kalau cuma telat kirim, kenapa selalu yang kecil yang susah dapat?"
Pertanyaan itu mungkin belum terjawab. Namun, dari kelangkaan yang berulang, publik belajar bahwa kekosongan BBM bukan hanya soal logistik, melainkan cermin dari kelangkaan keadilan.
Tags
Berita
